SENTILAN BANK DUNIA TERHADAP JANJI PENDIDIKAN DI INDONESIA 2020

Baru-baru ini WorldBank telah merilis sebuah kesimpulan mengenai pelaksanaan pendidikan di Indonesia khususnya dampak akibat Pandemi Covid-19 dengan tajuk "Janji Pendidikan Di Indonesia" yang disampaikan dalam bentuk Executive Summary oleh Satu Kahkonen Country Director, World Bank Indonesia and Timor-Leste yang dirilis pada 13 November 2020.

Atribusi : “World Bank. 2020. The Promise of Education in Indonesia. © World Bank.”

Dalam pidatonya setelah terpilih kembali di tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo “Jokowi” mengungkapkan visinya untuk mengembangkan Indonesia yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif yang akan menjadikan negara ini sebagai salah satu negara terkuat di dunia. Jokowi menekankan bahwa kunci keberhasilan masa depan Indonesia yang lebih makmur adalah mengembangkan sumber daya manusia. Untuk mewujudkan kemakmuran, Indonesia membutuhkan sistem pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kesejahteraan warganya, meningkatkan modal manusianya, dan mencapai tujuan ekonomi dan pembangunannya. Sistem yang diterapkan saat ini menghasilkan pembelajaran pada tingkat yang jauh di bawah yang dibutuhkan anakanak dan remaja Indonesia saat ini, di mana hanya 30 persen anak-anak Indonesia yang mencapai skor minimum dalam membaca di PISA.2 Ini adalah krisis pembelajaran. Untuk mencapai visi Presiden tersebut, diperlukan perubahan menyeluruh dalam sistem pendidikan dan pelatihan sehingga dapat mendukung negara berpartisipasi penuh dalam revolusi industri keempat, sekaligus memanfaatkan keuntungan bonus demografi Indonesia.

Setiap tahun, 4,2 juta orang Indonesia lulus dari sistem pendidikan (Susenas 2018). Rata-rata siswa lulus pada usia 16 tahun dengan lama pendidikan 11 tahun. Tetapi banyak dari lulusan pendidikan menengah yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja dan akhirnya menerima pekerjaan bergaji rendah. Keterampilan yang rendah mencerminkan pendidikan dasar yang buruk dan keselarasan antara kurikulum lembaga pendidikan dan kebutuhan dunia kerja yang buruk. Banyak siswa tidak mampu mencapai tingkat penguasaan minimum dalam membaca dan matematika, dan, mengingat mereka menempuh perguruan tinggi maupun pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan, kurikulum yang diajarkan cenderung tidak selaras dengan kebutuhan pasar saat ini dan yang diperkirakan akan dibutuhkan pada Industri 4.0. 

Laporan Utama tentang Pendidikan di Indonesia ini membahas tentang cara-cara untuk memantapkan reformasi pendidikan dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa di Indonesia. Laporan ini berfokus pada bagaimana agar sistem pendidikan sebagaimana yang dijanjikan dapat menghasilkan human capital atau modal manusia sebagai modal pembangunan di Indonesia. Rekomendasi ini fokus pada perlindungan dan pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kapasitas, kesetaraan, dan akuntabilitas pembelajaran. Laporan ini juga membahas secara detil apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menciptakan perubahan yang lebih baik lagi di bidang yang menjadi tanggung jawabnya dan bagaimana memberikan bimbingan dan dukungan yang lebih baik kepada provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah. Tidak mungkin ada satu pemerintahan yang berhasil melakukan semua reformasi yang direkomendasikan pada laporan ini pada waktu yang bersamaan. Ringkasan ini tidak dimaksudkan untuk memprioritaskan hal tersebut karena kompromi-kompromi dalam memilih antara pendidikan anak usia dini, pelatihan guru, dan pengembangan keterampilan profesional tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politis dan terkait urusan keuangan. Rekomendasi di sini dimaksudkan sebagai panduan berbasis bukti sebagai informasi dalam proses pertimbangan oleh pembuat kebijakan, pelaksana, guru, siswa, dan orang tua — seluruh pemangku kepentingan di masa depan Indonesia. Dokumen ini memberikan beberapa hal yang perlu disoroti dari laporan “Janji Pendidikan di Indonesia” dalam Bahasa Indonesia dibagian bawah berita ini.

Indonesia telah meraih banyak kemajuan…

Pendidikan merupakan agenda penting dalam pembangunan pemerintah Indonesia. Sejak awal 2000-an, Indonesia telah menerapkan berbagai reformasi pendidikan, termasuk desentralisasi sistem pendidikan (tabel ES.1),3 perbaikan kualifikasi guru, dan peningkatan anggaran pendidikan, yang naik menjadi 200 persen secara riil dari tahun 2002 hingga 2018. Reformasi ini telah memperluas akses pendidikan, khususnya bagi anakanak yang kurang mampu. Peningkatan anggaran pendidikan yang diamanatkan dalam amandemen Undang-undang Dasar pada tahun 2002, mampu membiayai perluasan layanan pendidikan dan meningkatkan jumlah guru untuk sekolah baru dan ruang kelas baru, serta untuk taman kanak-kanak dan program anak usia dini (World Bank 2018b). 

Saat ini, sistem pendidikan Indonesia merupakan sistem pendidikan terbesar ke-4 di dunia. Secara keseluruhan pendidikan formal melibatkan 3,3 juta guru yang mendidik 53,1 juta anak di kelas 1 hingga kelas 12 di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Sejumlah 231.446 layanan pendidikan anak usia dini mendukung pembelajaran 7,4 juta anak (DAPODIK Kemendikbud 2019). Dan 4.670 lembaga pendidikan tinggi memberikan layanan kepada sekitar 8 juta siswa. Sistem pelatihan kejuruan nonformal terdiri lebih dari 4.000 lembaga di bawah pengawasan Kemdikbud dan Kementerian Ketenagakerjaan, serta beberapa kementerian terkait (MoU Lima Kementerian 2016).

…tetapi masih butuh peningkatan pembelajaran

Meskipun telah mencapai kemajuan penting dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar siswa di Indonesia tidak memenuhi target hasil belajar nasional yang telah ditetapkan. Ukuran pembelajaran menunjukkan adanya berbagai tantangan di tahun-tahun awal pendidikan, dan tingkat pembelajaran tetap rendah saat siswa naik kelas. Tingkat pembelajaran tergolong rendah, baik secara absolut, yakni di bawah target nasional, dan secara relatif jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga (World Bank 2018b). Untuk mencapai potensi human capital dan mengatasi krisis pembelajaran ini, Indonesia harus segera mulai melakukan pendekatan yang berbeda. 

Telah terjadi ketimpangan pembelajaran yang tinggi antar daerah, antar sekolah, dan di dalam sekolah. Beberapa provinsi di Indonesia, terutama yang berada di Wilayah Tengah, berprestasi baik dalam Ujian Nasional (UN), sementara di daerah lain, umumnya di Wilayah Timur dan paling Barat, berprestasi rendah. Perbedaan nilai rata-rata di tiga provinsi berprestasi terbaik dan di tiga provinsi berprestasi terendah dalam ujian SMA (Kelas 12) adalah 21 poin (skala 100). Hanya 4 dari 34 provinsi yang memiliki nilai rata-rata SMA di atas nilai kelulusan minimum, yaitu 55. Hasil UN lebih rendah bahkan terjadi di Kelas 9 (SMP) serta SMK (Kelas 12).4 Kabupaten dengan pendapatan yang lebih tinggi, pusat-pusat kota besar, dan wilayah yang memiliki kapasitas implementasi yang lebih tinggi cenderung memiliki hasil UN yang lebih baik daripada daerah yang berpendapatan lebih rendah, seperti di daerah pedesaan dengan kapasitas implementasi yang rendah pula (World Bank 2013).

Perubahan kebijakan terbaru dalam penilaian hasil belajar (Permendikbud No. 43/2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional) menunjukkan ke arah yang benar. Dalam perkembangan besar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan penghentian UN dengan menyatakan, “Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.”5 Akibat COVID-19, Kemendikbud membatalkan ujian nasional lebih awal dari yang direncanakan pada tahun 2020 (Surat Edaran Kemdikbud No. 4/2020). Kemenag ikut serta dalam gerakan menuju penilaian formatif berbasis luas untuk menginformasikan guru tentang kebutuhan belajar siswa, dengan berkomitmen pada pendekatan ujian yang direvisi lebih awal (World Bank 2019). Kerangka penilaian siswa saat ini berada dalam masa transisi. Hal ini sangat penting perlu diperbaiki agar dapat membantu mendorong sistem pendidikan di semua tingkatan untuk berfokus pada peningkatan pembelajaran siswa.

Kewenangan Kemendikbud difokuskan pada rekrutmen guru PNS, penetapan kurikulum dan standar kompetensi, dan penyelenggaraan penilaian hasil belajar siswa. Hal ini berarti bahwa masukan dasar untuk pembelajaran siswa — seperti ketersediaan dan kualitas buku teks dan materi pengajaran dan pembelajaran lainnya, serta pelatihan dan pemantauan guru dalam masa jabatan serta dukungan untuk guru, kepala sekolah, dan sekolah — sebagian besar berada di bawah kewenangan kabupaten dan provinsi. Untuk meningkatkan pembelajaran siswa, anggaran dan inisiatif di tingkat daerah perlu diselaraskan dengan peraturan dan dukungan pembelajaran di tingkat pusat. Kurangnya keselarasan antara prestasi siswa dan sistem untuk standar pemantauan perlu diubah agar hasil belajar siswa dapat meningkat pada skala besar.

Bersekolah untuk belajar 

Bersekolah tidak selalu sama dengan belajar — hal ini berulang kali ditekankan dalam Laporan Pembangunan Dunia tahun 2018 (World Bank 2018d). Untuk melanjutkan reformasi pendidikan dan mencapai hasil yang lebih baik, reformasi di Indonesia harus mencapai kemajuan di tiga bidang:

• Melakukan penilaian pembelajaran untuk menjadikannya sebagai tujuan yang serius. Penilaian siswa yang dirancang dengan baik harus diterapkan untuk mengukur kesehatan sistem pendidikan, dan bukan menjadi alat untuk memberikan penghargaan dan memberikan hukuman. Hasil dari pengukuran pembelajaran ini harus digunakan untuk menyoroti berbagai pengecualian yang tidak nampak, menjadi dasar dalam membuat pilihan untuk mengarahkan bantuan, dan mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai. 
• Bertindak berdasarkan bukti agar sekolah memberikan manfaat optimal bagi semua siswa. Jumlah dan kualitas bukti cara belajar telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan peningkatan inovasi pendidikan. Indonesia dapat memanfaatkan bukti ini secara lebih baik untuk menentukan prioritas bagi praktik dan inovasi pembelajaran di Indonesia.
• Meningkatkan kerjasama para pelaku pendidikan agar seluruh sistem dapat berfungsi untuk pembelajaran. Inovasi di ruang kelas tidak akan berdampak banyak jika sistem secara keseluruhan tidak mendukung pembelajaran. Dengan mempertimbangkan hambatan teknis dan politis serta memobilisasi pemangku kepentingan, Indonesia dapat mendukung para pendidik yang inovatif yang berada di di garis depan.

Melakukan penilaian pembelajaran— untuk menjadikannya sebagai tujuan yang serius

Di Indonesia, penerapan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengarahkan sistem pendidikan dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia, kapasitas kelembagaan, politik, dan pembatasan ad hoc, serta variabel-variabel lainnya. Reformasi yang telah dilakukan sebelumnya untuk memperkuat penilaian pembelajaran dengan menggunakan ujian berbasis komputer — bersama dengan reformasi struktural baru-baru ini untuk mendesain kembali mekanisme penilaian dan hal-hal yang mendasari perkembangan pembelajaran siswa— telah menuju ke arah yang benar, dan diharapkan banyak perkembangan yang akan terjadi dalam waktu dekat. 

Ujian dan penilaian yang telah dilaksankan selama ini menghasilkan berbagai kelemahan pembelajaran. Indonesia telah berpartisipasi dalam semua tes internasional penting yang dilaksanakan sejak tahun 1990, termasuk Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Program for International Student Assessment (PISA). Hal ini memungkinkan dilakukannya perbandingan antar negara dan antar waktu dalam hasil pembelajaran yang dapat mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki dan bidang-bidang yang harus diperbaiki. 

Seperti disebutkan di atas, Indonesia sedang bergerak menuju penilaian formatif berbasis luas di semua kelas yang nantinya dapat memberikan informasi bagi guru mengenai kebutuhan pembelajaran siswa dan merancang penilaian nasional untuk kelas 5, 8, dan 11. Arah baru penilaian siswa dan sistem tampak sangat positif, tetapi hal ini akan membutuhkan basis dukungan yang luas agar dapat berkelanjutan dan efektif. Kerangka penilaian siswa yang baru harus dirancang, dikomunikasikan, dan dilaksanakan sedemikian rupa agar mampu mendapatkan dukungan dari konstituen inti, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat sipil.  

Bertindak berdasarkan bukti—agar sekolah memberikan manfaat optimal bagi semua siswa

Tindakan harus didasarkan pada hasil pengukuran. Untuk melakukannya, hasil pengukuran harus dapat diakses para pemangku kepentingan. Pengukuran pembelajaran dapat mendorong pengambilan tindakan dengan meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam penciptaan hasil tersebut dan dengan menyediakan informasi untuk reformasi (World Bank 2018d). Perlu menyediakan informasi tentang pembelajaran dan perlu membantu para pemangku kepentingan utama, termasuk guru, orang tua, kabupaten, dan provinsi, memanfaatkan informasi tersebut. Informasi ini dapat dibuat dalam bentuk penilaian siswa, dan juga dalam bentuk instrumen-instrumen seperti Indeks Mutu Pendidikan yang diusulkan (lihat bab 5), yang dimaksudkan untuk merangkum informasi penting yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah dengan memastikan tanggung jawab, keterlibatan, dan pemberdayaan yang lebih besar dari para pelaku pendidikan yang terdesentralisasi dalam menanggapi berbagai tantangan pembelajaran di tingkat lokal. Meningkatkan kualitas penyelenggaran pelayanan pendidikan merupakan tantangan yang sangat berat, sangat tidak sesuai dengan tanggapan yang homogen yang diberikan secara nasional. Untuk mendorong tanggapan daerah yang lebih efektif, kabupaten memerlukan dukungan dalam memahami berbagai tantangan pendidikan yang mereka hadapi dan sumber daya yang telah mereka miliki untuk mengatasi tantangan tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pihak lainnya, dapat mengambil peran yang lebih kuat dalam membantu daerah untuk menentukan tantangan terkait pembelajaran mereka, menyediakan sumber daya untuk menanggapi hambatan-hambatan yang ditemukan, dan memastikan bahwa sistem pendidikan tetap fokus pada pembelajaran. 

Bupati, birokrat, pendidik, dan orang tua perlu memahami bahwa sistem pendidikan sekarang ini gagal membuat anak memiliki keterampilan dasar literasi dan berhitung. Mereka dapat memahami masalah ini bukanlah masalah nasional, namun masalah lokal, yang relevan dengan diri mereka dan anak-anak mereka sendiri. Mereka juga akan mendapat manfaat jika mereka dapat melihat di bidang apa saja mereka berhasil, sehingga mereka tahu dari mana mereka harus memulai perubahan yang lebih baik lagi. Ini berarti, mereka membutuhkan data yang penting pada tingkat kabupaten, sekolah, dan kelas. Guru perlu memiliki kemampuan dan fleksibilitas untuk menyesuaikan pengajaran mereka agar sesuai dengan kebutuhan para siswanya, dan kepala sekolah—dan pengawas sekolah— juga memiliki kemampuan untuk mendukung para guru dalam melakukannya.  

Meningkatkan kerjasama pelaku pendidikan — agar seluruh sistem dapat berfungsi untuk pembelajaran

Sistem pendidikan membutuhkan kerjasama lembaga yang efektif di berbagai tingkatan dan di antara antara para pelaku pendidikan (gambar ES.1) (World Bank 2018b). 

Kapasitas mengelola pendidikan penting bagi lembaga-lembaga tingkat provinsi, kabupaten/ kota dan sekolah. Kapasitas mengelola pendidikan juga penting bagi pemerintah pusat termasuk kementerian Pendidikan. Di satu sisi, lembaga yang kuat dapat sangat mempengaruhi kualitas interaksi antara pejabat dan penyelenggara pendidikan, dan di sisi lain antara pada pemangku kepentingan dan masyarakat sipil, terutama orang tua dan pengusaha. 

Rekomendasi utama laporan

Rekomendasi laporan ini memberikan landasan dalam pembelajaran. Keterkaitan dan koordinasi antar semua pemangku kepentingan utama sangat penting untuk menciptakan koherensi dan keselarasan sistem yang memperkuat pembelajaran (Kotak ES.1). Pada tema umum penguatan pembelajaran, perlu dipastikan bahwa siswa paling tidak mencapai pembelajaran minimum dan pengembangan standar-standar di setiap jenjang pendidikan. Hal ini diharapkan dapat dicapai sesuai dengan anggaran pendidikan nasional yang ada, sesuai dengan analisis dan rekomendasi dalam Kajian Belanja Publik Indonesia: Untuk Hasil yang Lebih Baik (World Bank 2020). Untuk mencapainya, banyak hal yang perlu dilakukan terkait dengan siswa, guru, serta pengelolaan dan input pendidikan. Rekomendasi ini sangat terkait dan bergantung satu sama lain agar sistem pembelajaran dapat berjalan dan berkembang secara menyeluruh.

Siswa

Sebelum bersekolah, siswa harus sudah dipersiapkan untuk belajar. Persiapan ini setidaknya membutuhkan wajib belajar dua tahun pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua kalangan. Cakupan dan kualitas pendidikan anak usia dini perlu diperkuat dengan cara memastikan adanya pendanaan yang cukup dan adanya roadmap untuk mencapai tingkat partisipasi sekolah secara universal pada tahun 2030. Penambahan masa belajar ini juga dapat didorong, khususnya untuk daerah-daerah yang belum memiliki layanan pendidikan anak usia dini, melalui pemberian dana hibah yang dapat digunakan untuk mendirikan layanan baru atau layanan tambahan dan mendorongan terjadinya kolaborasi yang lebih baik lagi di antara para pemangku kepentingan. 

Memastikan tersedianya pendidikan yang adil dan mendukung siswa yang paling rentan membutuhkan tiga prasyarat. Pertama, adanya tindakan untuk menjamin akses terhadap pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk anakanak yang paling berpotensi berada di luar sistem. Visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta kebijakan yang mengikutinya, perlu selalu difokuskan untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses yang sama ke sekolah yang berkualitas dan mendapatkan kesempatan untuk belajar. Kita perlu mempertimbangkan tingkat pembelajaran yang beragam dan mengidentifikasi kabupaten/kota, komunitas, keluarga, dan anakanak yang terus tidak bersekolah sehingga mereka tertinggal dalam pembelajaran. Untuk memahami  hal ini, kita perlu menganalisis tantangan yang membuat mereka tidak bersekolah dan menimbulkan ketidakmerataan ini, kemudian mengembangkan kebijakan nasional dan lokal serta praktik sekolah untuk menguranginya. 

Kedua, kita perlu memastikan bahwa peserta didik tidak tertinggal oleh langkah yang kita ambil untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang berprestasi paling rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan dukungan ekstra kepada kabupaten/kota, sekolah, dan siswa yang berprestasi rendah. Penilaian hasil belajar siswa secara nasional yang berkualitas tinggi akan mendiagnosis (mengidentifikasi dan menjelaskan) masalah prestasi yang rendah para siswa dan sekolah dan menjadi basis informasi bagi pengajaran dan pengelolaan sekolah untuk meningkatkan kinerjanya. Guru secara rutin menilai kinerja setiap hari melalui pendekatan evaluasi formatif. Dan data pembelajaran akan dimanfaatkan untuk mengidentifikasi sekolah yang berkinerja paling rendah dan memberikan bantuan tambahan bagi sekolah-sekolah tersebut. 

Ketiga, memastikan bahwa semua siswa, termasuk penyandang disabilitas, mencapai keberhasilan. Hal ini memerlukan adanya identifikasi terhadap anak-anak penyandang disabilitas secepat mungkin sehingga intervensi anak usia dini dapat diberikan. Hal ini menuntut guru untuk mendampingi anak-anak penyandang disabilitas — dan menyertakan mereka dalam proses pembelajaran. Hal ini membutuhkan penilaian di masing-masing daerah sejauh mana ketimpangan tingkat pembelajaran ini terkait dengan gender, gangguan bahasa, status sosial ekonomi, kekerasan di sekolah, lokasi, dan pernikahan dini. Dan sekolah kecil di pedesaan dan daerah terpencil harus mampu menyediakan pendidikan yang berkualitas.

Guru

Lebih dari 3,3 juta guru mengajar di sekolah di Indonesia setiap hari, serta 294.000 profesor dan dosen di tingkat perguruan tinggi dan 656.000 guru di pendidikan anak usia dini (World Bank 2018b). Agar siswa mendapatkan proses belajar yang berkualitas, proses pengajaran haruslah efektif, karena guru yang terlatih dan termotivasi merupakan unsur paling mendasar dalam belajar setelah faktor dari dalam diri siswa itu sendiri. 

Untuk meningkatkan kualitas para pengajar, Indonesia perlu lebih efektif dalam mendampingi para pengajar, baik sebelum mereka mengajar maupun sepanjang karir mereka. Hanya dengan kualitas pengajaran yang terus meningkat, siswa Indonesia akan memperoleh fondasi untuk pembelajaran mereka selanjutnya atau untuk memperoleh keterampilan kerja di abad ke-21 dalam ekonomi global yang kompetitif. 

Sebanyak 421 lembaga pendidikan guru di Indonesia menghasilkan lebih dari tiga kali lipat jumlah calon guru yang dibutuhkan oleh sistem pelayanan publik. Dari jumlah calon guru yang sangat besar ini, 300.000 pada tahun 2017, sebagian besar tidak memenuhi syarat. Hal ini terkait dengan fakta bahwa hampir dua perlima dari lembaga pendidikan guru tidak terakreditasi.6 Orientasi sistem perlu diubah dari aspek kuantitas ke aspek kualitas lulusan guru. Yang mengkhawatirkan, sangat sedikit calon guru yang mencapai skor tinggi pada tes PISA (OECD 2016).

Kualitas pendidikan guru pra-jabatan harus ditingkatkan melalui pembaruan kurikulum, pendekatan gabungan melalui gabungan antara pengajaran dan pembelajaran jarak jauh, daring, dan luring; pengangkatan dosen yang berpengalaman di tingkat pendidikan untuk melatih guru baru; dan memperbanyak praktik pengajaran di sekolah dengan pengawasan yang lebih baik lagi, mulai dari tahun pertama pendidikan calon guru. Hal ini harus dikaitkan dengan keterlibatan yang lebih kuat antara lembaga pendidikan guru dengan badan akreditasi, serta publikasi jumlah lulusan masing-masing lembaga yang lolos menjadi guru PNS. 

Indonesia harus berusaha agar hanya mempekerjakan calon guru yang paling memenuhi syarat untuk menjadi guru. Hal ini harus dilakukan dengan cara mendidik dan menggaji mereka dengan gaji yang kompetitif dan menyebarkan mereka secara efisien dan merata di seluruh negeri serta memberikan insentif dan dukungan untuk peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Keterampilan guru perlu terus dikembangkan melalui pengembangan profesional yang lebih efektif, termasuk melalui opsi daring yang berbiaya lebih rendah jika memang terbukti efektif. Mengingat adanya kebutuhan untuk menjangkau lebih dari 4 juta guru, strategi baru harus diuji dan ditingkatkan untuk mempertahankan guru terbaik di kelas. Sistem evaluasi guru yang kuat harus diterapkan dan dikaitkan dengan insentif berbasis kinerja. Untuk mempersiapkan guru dengan lebih baik, perlu adanya reformasi yang ditargetkan, upaya yang terkoordinasi, dan penegakan peraturan yang jelas dan konsisten di sepanjang pelatihan mandiri dan sistem administrasi yang terdesentralisasi — hal ini menjadi tantangan utamanya. 

Kompetensi guru harus terus ditingkatkan melalui pengembangan profesionalitas guru yang berkualitas tinggi, terkait dengan kemajuan dan promosi karir. Ini harus dimulai dengan proses pelatihan pengenalan dan percobaan yang serius dan berlanjut melalui proses penilaian yang sistematis dan teratur. Fokus harus diarahkan pada desain dan pemanfaatan penilaian belajar siswa untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran siswa. 

Singkatnya, Indonesia harus memastikan bahwa ia memiliki jumlah guru yang sangat berkualitas di lokasi yang tepat, terutama di sekolah berkinerja rendah, di daerah terpencil, dan pedesaan, dan bahwa guru memberikan kinerja yang maksimal. Mengingat 55 persen guru PNS pensiun selama 10 tahun mulai tahun 2018 (sekitar 960.000 guru), terdapat peluang dan risiko besar untuk membentuk kembali angkatan kerja guru untuk generasi berikutnya (World Bank 2018c).

Dua belas landasan untuk memperkuat pembelajaran :

1. Perlu dipastikan bahwa setiap siswa mencapai standar minimal pembelajaran di setiap jenjang pendidikan. 
2. Menyediakan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua masyarakat. 
3. Mengambil langkah untuk menjamin pemerataan akses terhadap pendidikan dan pembelajaran berkualitas terutama bagi anak-anak yang paling berpotensi berada di luar sistem. 
4. Mengambil langkah untuk meningkatkan hasil belajar para siswa yang memiliki prestasi paling rendah. 
5. Memastikan bahwa semua siswa, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus berhasil dalam belajar. 
6. a. Meningkatkan kualitas perguruan tinggi dan calon guru yang masuk. b. Rekrut calon guru terbaik dan distribusikan secara efektif. 
7. Meningkatkan pengembangan profesional dan menyesuaikan dengan insentif.
8. Memperkuat mekanisme akuntabilitas melalui pelacakan dan verifikasi data yang lebih baik. 
9. Mendukung lembaga yang ada untuk meningkatkan pemberian layanan. 
10. Memperluas akses dan meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan vokasi. 
11. Meningkatkan kualitas, relevansi, dan pemerataan sektor pendidikan tinggi. 
12. Sebagai salah satu cara penanganan dan pemulihan COVID-19, perkuat sistem untuk menghadapi guncangan dan tekanan di masa depan.

Pengelolaan dan input 

Pengelolaan dan input sistem pendidikan juga harus diarahkan ke pelaksanaan pembelajaran. Mendukung lembaga yang sudah ada untuk meningkatkan pemberian layanan merupakan cara untuk memastikan bahwa Indonesia dapat melanjutkan reformasinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Untuk kabupaten, dibutuhkan staf yang lebih mampu dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka lakukan, termasuk mengklarifikasi peran setiap satuan pendidikan dalam meningkatkan hasil pembelajaran dan mensyaratkan staf mereka untuk tetap pada posisi mereka setelah kegiatan pelatihan. 

Selain peningkatan kualitas pemberian layanan, di saat yang sama kita juga perlu memperkuat mekanisme akuntabilitas, sehingga pemangku kepentingan dan pengambil keputusan akan dimintai pertanggungjawaban mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Data merupakan aspek yang sangat penting untuk akuntabilitas tersebut. Kecenderungan dalam pendidikan perlu dilacak lebih baik lagi dengan meningkatkan kualitas database Kemendikbud dan Kemenag. Laporan ini mengusulkan Indeks Kualitas Pendidikan untuk menilai kualitas dan bantuan langsung ke kabupaten dan sekolah yang tertinggal. Transfer dana harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kinerja masing-masing.

Mempelajari dan mempromosikan keterampilan untuk dunia kerja 

Pada akhirnya, tujuan pembelajaran dalam pendidikan adalah pengembangan keterampilan yang dapat digunakan setelah lulus sekolah. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara. Untuk meningkatkan kinerja pendidikan tinggi, diperlukan adanya peningkatan partisipasi; peningkatan pemerataan, kualitas, dan relevansi; penguatan penelitian dan transfer teknologi; modernisasi tata kelola dan pengelolaan; dan penentuan strategi pembiayaan yang berkelanjutan. Kita memang menyadari pentingnya memperluas akses dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan untuk merespons permintaan yang meningkat, tetapi kita juga perlu menyeimbangkan perluasan akses ini dengan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Agar lembaga pendidikan vokasi dapat memenuhi permintaan pasar tenaga kerja, langkah pentingnya adalah dengan meningkatkan informasi tentang kebutuhan pasar tenaga kerja dan memandu sistem pengembangan keterampilan secara keseluruhan dengan partisipasi yang kuat dari sektor swasta. 

Mengkoordinasikan banyak pelaku pendidikan 

Dua kementerian utama — Kemdikbud dan Kemenag — mengawasi pendidikan formal dan nonformal.7 Tetapi kementerian dan lembaga lain juga terlibat, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Undang-undang desentralisasi telah mengubah pengelolaan sekolah yang tadinya di bawah Kemdikbud kemudian dilimpahkan kepada 34 provinsi dan 514 kabupaten yang mengelola sekitar 646.192 sekolah dan lembaga pembelajaran lainnya di lebih dari 17.000 pulau di Indonesia. Sekitar 42.800 sekolah diklasifikasikan sebagai 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Kapasitas kelembagaan kabupaten yang sangat bervariasi serta kondisi sosial ekonomi dan geografis mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan layanan pendidikan secara efektif dan efisien (World Bank 2017). Mengoordinasikan begitu banyak pelaku pendidikan di berbagai tingkat bukanlah tugas yang mudah. 

Oleh karenanya, penting untuk memahami kompleksitas berbagai pelaku pendidikan dan tantangan untuk mengoordinasikan upaya mereka menuju tujuan bersama dan menyelaraskannya dengan visi yang koheren. Dengan sistem Indonesia yang kompleks dan melibatkan banyak pelaku pendidikan, hal ini patut dipertimbangkan. Sebagaimana kerangka dalam gambar ES.1 yang menunjukkan bagaimana semua pelaku pendidikan dalam sistem harus bekerja untuk mendukung sistem dan mengarahkan elemen kunci ke arah pembelajaran (guru, siswa, manajemen, dan masukan), rekomendasi di sini mempertimbangkan siapa, apa, dan bagaimana penerapannya. Masalah-masalah ini akan dijelaskan secara rinci dalam bab-bab selanjutnya.

Menanggapi tantangan COVID-19

Pemerintah Indonesia telah bergerak cepat untuk mendukung pembelajaran selama pandemi, melembagakan pembelajaran daring dan TV pendidikan untuk anak usia dini hingga sekolah menengah atas (Surat Edaran Kemendikbud No. 4/2020). Penutupan sekolah, dikombinasikan dengan penerapan jaga jarak yang efektif untuk masyarakat luas, dapat membantu mengurangi penularan virus. Namun, biaya untuk pembelajaran siswa dan sistem pendidikan secara keseluruhan diharapkan menjadi signifikan dan dapat dirasakan selama bertahun-tahun, tergantung pada bagaimana respons pemerintah pusat dan pemerintah daerah (tabel ES.2). Berdasarkan perkiraan dampak yang dilakukan hanya pada empat bulan pertama penutupan sekolah dari akhir Maret hingga akhir Juli 2020, terjadi penurunan sebelas poin pada skala membaca PISA. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya nilai pendapatan seumur hidup untuk semua siswa yang setara dengan US $151 miliar, setara dengan 13,5 persen dari PDB tahun 2019. Kerugian ini diperkirakan akan meningkat dalam beberapa bulan mendatang karena sekolah secara bertahap dibuka kembali (dan mungkin ditutup kembali) (Yarrow, Masood, dan Afkar 2020). Pemerintah telah membuktikan dirinya mampu beradaptasi melalui responsnya dengan segera mengalihkan kegiatan belajar ke lembaga TV pendidikan. Hal ini dilakukan ketika semakin jelas ada banyak siswa yang tidak selalu dapat mengakses internet berkecepatan tinggi dan bahwa pendekatan pembelajaran jarak jauh selain daring diperlukan untuk mendukung kesetaraan (Yarrow, Masood, dan Afkar 2020). Di beberapa daerah, masyarakat dan pemerintah daerah juga telah memberikan dukungan. Misalnya, di beberapa daerah, Balai Desa menggunakan Dana Desa untuk menyediakan koneksi internet dan materi pembelajaran.

Mendukung human capital selama krisis COVID-19

Mendukung pembelajaran sekarang merupakan hal terpenting yang dapat dilakukan oleh kementerian, provinsi, kabupaten, sekolah, dan keluarga. Pelatihan guru dan dukungan lainnya dapat diberikan secara daring untuk beberapa kasus, sementara komunikasi yang jelas dengan orang tua tentang jadwal penayangan program pendidikan di televisi dan program pendidikan lainnya dapat membantu keluarga mengatur anak-anak mereka untuk berpartisipasi dalam pembelajaran jarak jauh. Pendekatan tanpa teknologi, berteknologi rendah, dan berteknologi tinggi untuk mendukung pembelajaran harus tersedia, tergantung pada situasi daerah masing-masing. Saat krisis mereda dalam beberapa bulan mendatang, para guru dan sekolah juga perlu merencanakan pembukaan kembali sekolah yang aman agar tidak memicu gelombang infeksi baru.

Dampak jangka panjang yang diperkirakan kemungkinan besar mencakup hilangnya waktu belajar, peningkatan angka putus sekolah, dan meningkatnya ketidaksetaraan pembelajaran dengan potensi dampak jangka panjang pada akumulasi human capital. Prediksi waktu belajar yang hilang terjadi di semua tingkat sistem. Anak-anak yang lebih kecil adalah kelompok yang paling tidak memungkinkan untuk belajar mandiri, sementara anak-anak yang lebih besar kemungkinan besar perlu membantu perekonomian keluarga pada situasi lemahnya ekonomi saat ini. Angka putus sekolah diperkirakan paling tinggi terjadi pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, terutama perguruan tinggi dan sekolah menengah atas (Yarrow, Masood, dan Afkar 2020). Angka ini kemudian juga diperkirakan paling tinggi khususnya dialami siswa yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, yang sebelum pandemi juga bersekolah pada sekolah yang berkualitas lebih rendah daripada para siswa yang berasal dari keluarga yang lebih kaya. Dan ketimpangan kualitas pendidikan sebelum COVID-19 dengan melihat faktor disabilitas, daerah terpecil, jenis kelamin, dan gangguan bahasa, kemungkinan besar akan semakin parah pasca-COVID-19.

Tindakan untuk mengurangi dampak krisis dalam jangka panjang di antaranya dengan tetap membayar gaji guru untuk mendukung ketahanan mereka terhadap sistem secara keseluruhan. Hal ini terutama penting untuk sekolah swasta nirlaba dan layanan pendidikan anak usia dini berbasis masyarakat yang mungkin tidak menerima murid baru karena meningkatnya kemiskinan keluarga, serta staf terlatih karena kurangnya dana selama pandemi. Saat sekolah dibuka kembali, kita perlu menilai kesenjangan belajar siswa dan membedakan pengajaran berdasarkan tingkat pembelajaran mereka saat ini. Para guru akan perlu dibantu untuk melakukan penilaian pengembangan dan pembelajaran ketika sekolah dibuka kembali dan perlu menindaklanjuti hasil penilaian tersebut dengan pemberian bantuan yang ditargetkan kepada siswa untuk membantu mereka mengejar ketinggalan. Untuk perguruan tinggi, penutupan dan penggabungan pada sebagian perguruan tinggi mungkin tidak terhindarkan karena adanya tekanan keuangan. Namun, proses ini dapat diatur agar dapat mendukung peningkatan kualitas sistem pendidikan tinggi secara keseluruhan dan agar dapat selaras dengan peluang kerja. 

Meningkatkan ketahanan sistem pendidikan terhadap guncangan menjadi prioritas karena perubahan iklim, bencana alam, dan ancaman lainnya akan terus berlanjut setelah virus corona ini mereda. Perubahan iklim menghadirkan ancaman semakin tinggnya risiko hidrometeorologi, seperti banjir berulang di kota-kota dan tanah longsor serta kekeringan di daerah pedesaan. Banjir merupakan ancaman bagi masyarakat Indonesia, terutama di pusat kota besar, dan tanah longsor yang dipicu oleh hujan sering terjadi di daerah pedesaan. Kenaikan permukaan laut mengancam 42 juta penduduk Indonesia yang tinggal kurang dari 10 meter di atas permukaan laut. Bahaya iklim dan non-iklim berpotensi menyebabkan kerusakan infrastruktur pendidikan, mengganggu proses belajar-mengajar, dan membahayakan nyawa dan mata pencaharian para siswa dan staf pendidikan. Meningkatkan ketahanan sistem melalui investasi dalam kapasitas pengajaran dan pembelajaran daring, sistem penyimpanan data yang sangat aman, dan infrastruktur yang tahan bencana adalah cara untuk mengurangi dampak krisis di masa depan.

Memanfaatkan janji pendidikan

Sistem pendidikan Indonesia cukup menjanjikan. Untuk memanfaatkan janji tersebut, pembelajaran siswa harus menjadi fokus dan pendorong yang mendasari peningkatkan sistem pendidikan Indonesia. Laporan ini akan berfokus pada pembelajaran dan untuk setiap aspek dan tingkat sistem pendidikan Indonesia, pertanyaan seperti apa yang seharusnya diajukan: Apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengalihkan fokusnya ke peningkatan pembelajaran? Ke depannya, peningkatan pembelajaran adalah persoalan konteks dan bagaimana penerapan kebijakan dan intervensinya. Peningkatan kualitas human capital Indonesia yang signifikan bergantung pada pergeseran cara sistem pendidikan beroperasi, khususnya dengan menyelaraskan dan memperkuat kapasitas, efektivitas, otonomi, dan akuntabilitas guru, kepala sekolah, serta aktor dan lembaga lokal, regional, dan nasional. 

Mengingat setengah dari penduduk Indonesia berusia di bawah 30 tahun, populasinya sangat muda. Bonus demografi ini — karena Indonesia memiliki lebih banyak pekerja dibandingkan dengan jumlah tanggungannya — sudah terwujud, dan kebijakan yang tepat dapat memastikan bahwa negara akan meraup manfaat dari bonus demografi ini. Banyak kaum muda memasuki dunia kerja dengan potensi meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dan jumlah populasi kaum muda yang sedang bersekolah perlahan mulai menurun yang pada akhirnya akan menyediakan sumber daya yang sebelumnya selama ini terpakai untuk kaum muda ini untuk kemudian meningkatkan kualitas pendidikan generasi selanjutnya (SUPAS 2015). 

Bonus demografi ini diperkirakan mencapai puncaknya pada tahun 2020 hingga 2030, ketika pangsa penduduk usia kerja dan potensi peningkatan output per kapita akan berada pada titik tertinggi. Meskipun rentang kesempatan belajar seumur hidup yang semakin lebar dapat mempertahankan bonus demografi ini lebih lama, peluang yang disajikan oleh bonus ini dengan cepat menghilang saat “generasi emas” ini lulus dari sistem pendidikan — peluang ini akan benar-benar hilang jika pendidikan yang diberikan untuk generasi ini bukanlah pendidikan dengan kualitas terbaik. Namun jika peluang ini dimanfaatkan dan tercipta tenaga kerja yang lebih produktif, Indonesia akan lebih mungkin untuk meraup keuntungan yang diprediksi dapat diperoleh dari Industri 4.0. 

Pemerintahan saat ini berencana untuk mengambil tindakan untuk membalikkan kondisi rendahnya human capital ini. Pemerintah mengembangkan program ambisius dengan berinvestasi pada manusia untuk meningkatkan hasil kesehatan, gizi, dan pendidikan — yang mana merupakan kunci untuk mengembangkan sumber daya manusia dan angkatan kerja yang lebih produktif.

Sumber & Atribusi : 

“World Bank. 2020. The Promise of Education in Indonesia. © World Bank.”

SELENGKAPnya...